Pemberlakuan Tax Amnesty Ancam Hak Ulayat Masyarakat Adat

0 53

OELAMASI, fokusnusatenggara.com- Ayub Titu Eki, Bupati Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) menegaskan, pemberlakukan Tax Amnesty atau pengampunan pajak bagi wajib pajak, akan mengancam keberadaan masyarakat adat atas hak ulayat.

tax amnestyMenurutnya, dengan pemberlakukan Tax Amnesty, maka kepemilikan tanah secara ulayat akan dikuasai secara perorangan. Sebab dalam pelaporan objek pajak tidak mengenal wajib pajak secara komunal melainkan perorangan .

“ Ini akan sulit, sebab nanti para kepala adat dan suku akan bertindak atas nama pribadi untuk laporkan objek pajak tersebut. Kepemilikan perorangan atas tanah ulayat, pastinya akan menimbulkan masalah baru dalam masyarakat adat setempat,” ungkap Titu Eki, dalam jumpa pers di Kantor Bupati Kupang, Selasa, 16 Agustus 2016.

Ditambahkannya, berdasarkan data yang ada di pemerintahan Kabupaten Kupang, saat ini masih banyak kepemilikan lahan oleh masyarakat dan komunitas adat. bahkan di setiap desa ada kepemilikan tanah secara komunal. Untuk itu dirinya meminta kepada pemerintah pusat, agar segera mengeluarkan pentunjuk tekni soal hal ini.

“ Kalau tidak ada junis dan juklak, saya yakin aka nada gesekan di masyarakat soal hak dan kepemilikan. Untuk itu pemerintah pusat perlu sikapi hal ini,” katanya.

Menurutnya, dengan tidak adanya petunjuk teknis dan pelaksana soal penerapan Tax Amnesty tersebut, sampai dengan saat ini Pemerintah Kabupaten Kupang, belum melaporkan semua objek pajak yang ada di wilayah pemerintahan  tersebut, yang menjadi kepemilikan secara komunal.

“ Kita belum dapatkan acuan terkait penerapan aturan ini. sehingga kami juga belum melaporkan bagian mana saja yang menjadi objek pajak,” pungkasnya. (Jeremy Mone)

Comments
Loading...