Optimis Menang Di MK, Begini Penjelasan Tim Hukum SBS-WT

263

BETUN,fokusnusatenggara.com- Kuasa hukum pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Malaka, Stefanus Bria Seran dan Wendelinus Taolin (SBS-WT) atau paket Nomor 2, yakin dan optimis akan memenangkan sidang di Mahkamah Konstitusi (MK), terkait sengketa Pilkada Kabupaten Malaka, Provinsi NTT.

Sikap optimis ini didukung dengan fakta persidangan pada Senin, 1 Februari 2021 dengan agenda jawaban termohon yakni KPU Malaka, yang dinilai tidak mengena pada substansi, melainkan ada upaya mencari pembenaran dalam jawaban tersebut.

Menurut salah satu anggota kuasa hukum SBS-WT, Joao Meco, dalam rilisnya kepada media, Selasam 2 Februari 2021. Dimana substansi sanggahan termohon, telah menuntun Tim Hukum Pasangan Nomor Dua atau SBS-WT, selaku pemohon untuk sampai pada kesimpulan akhir, bahwa dugaan kuat  telah terjadi konspirasi yang sempurna pada Pemilukada Malaka tahun 2020.

“Argumentasi dua isue yang dibangun dengan satu corak, oleh para pihak mengenai DPT Siluman dan money politic, memperkuat dugaan bahwa sungguh telah terjadi konspirasi yang sempurna,” tulis Meco.

Mengenai DPT Siluman, jelasnya, para pihak telah mengeksploitasi pernyataan Kepala Dinas Dukcapil, yang menerangkan bahwa DPT yang digunakan untuk dilakukan Sinkronisasi berasal dari Bupati Malaka. Disini membuktikan bahwa ditempat lain Bawaslu bekerja secara profesional untuk mengawasi pelaksanaan Pemilukada, namun di Malaka justru Bawaslu Malaka melakukan terobosan yang sangat berani dan nekad, untuk menyelamatkan KPU Malaka dari rekayasa-rekayasa yang telah dilakukan.

dilain sisi, lanjutnya, ada keberanian Kepala Dinas Dukcapil untuk membuat pernyataan tersebut namun pernyataannya bukan dibacakan sendiri oleh Kepala Dinas Dukcapil, akan tetapi Bawaslu melakukan penetrasi dengan mengambil alih menjadi juru bicara Kepala Dinas Dukcapil, sehingga membuktikan bahwa antara KPU, Bawaslu dan Kepala Dinas Dukcapil sesungguhnya adalah konspirator dari adanya DPT Siluman dan Pemilih Siluman,

Sedangkan tuntutan kedua yang menguatkan dugaan Tim Hukum Pasangan Nomor 2, bahwa telah terjadi suatu konspirasi adalah adanya fakta persidangan MK, dimana pihak termohon, dengan penuh semangat menarasikan Putusan Pengadilan Negeri  Atambua nomor : 112/Pid.Sus/2020/PN Atb, Tanggal 7 Januri 2021 yang menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa YOHANES BRIA KLAU alias BEI ULU dengan pidana penjara selama 32 (tiga puluh dua) bulan, dimana isu ini jauh dari substansi persoalan yang ada.

Mengenai isu ini, tulisnya, menarik untuk diketahui secara luas oleh masyarakat, karena perkara ini merupakan hasil kreasi Bawaslu Kabupaten Malaka, sebab Bawaslu yang melaporkan terdakwa ke Lembaga Sentra Penegakan Hukum Terpadu, melalui Laporan Polisi No. LP/B/91/XII/2020/SPKT/Polres Malaka tepat pada tanggal 09 Desember 2020, disaat perhitungan cepat yang sedang berlangsung mengunggulkan Pasangan Nomor Dua atau SBS-WT.

Perkara tersebut, kata dia, kemudian sedikit mengendap setelah situasinya menjadi terbalik yakni pada saat rekapitulasi 8 kecamatan mengunggulkan Pasangan Nomor Satu Simon Nahak-Kim Taolin atau paket SN-KT, dan akhirnya perkara tersebut kemudian dipacu dengan kencang hingga mencapai titik kulminasi rekayasa yang tertinggi yakni dengan penjatuhan vonis pidana penjara 32 bulan kepada Terdakwa yang sesungguhnya innocent.

“Terdakwa dipastikan innocent, karena berdasarkan yurisprudensi perkara-perkara pidana money politic dalam sengketa Pemilu, seseorang yang dihukum karena money politics, sejak menerima laporan dari masyarakat, Bawaslu seharusnya membuktikan terlebih dahulu apakah pelaku adalah Tim sukses pasangan atau ada keterkaitan sumber dana dari pasangan, sementara dalam perkara Terdakwa Yohanes Bria Klau Alias Bei Ulu, Ketua Bawaslu justru melalui keterangannya di Pengadilan Atambua, menerangkan bahwa setelah menerima laporan masyarakat dirinya telah menelusuri namun dirumah Terdakwa tidak ada sapi yang diikat,” tutup Joao Meco dalam rilisnya. (yerem nahak)

 

Comments
Loading...