Sedangkan terkait PHK tersebut, jelasnya, masih menyimpan banyak persoalan. Hingga saat ini, dirinya belum menerima seluruh hak akibat di PHK. Bahkan rekening Bank NTT atas nama dirinya juga diblokir oleh pihak Bank NTT. Kalau kondisinya demikian, maka saya masih dianggap sebagai karyawan Bank NTT hingga saat ini.
“Saya sampai saat ini masih menunggu kejelasan dari pihak Bank NTT terkait hak saya dan status saya,” ujarnya.
Dikisahkannya, usai diberhentikan, dirinya pada 11 Juli 2019 pernah menghadap ke Divisi SDM Bank NTT. Namun oleh Bank NTT, disuruh untuk membuat surat permohonan kembali untuk bekerja sebab belum ada surat PHK. Namun usai membuat surat tersebut, dirinya tidak menerima kepastian akan statusnya hingga awal tahun 2020.
“Saya sendiri tanggal 11 Juli 2019 ke Kupang menghadap ke Kantor Pusat Bank NTT, disuruh oleh Kepala Sub Divisi SDM untuk buat surat permohonan kerja lagi, acuannya karena belum ada surat PHK, jadi berpikir masih menunggu itikad baik saya, karena memang tidak ada kasus curi uang,” tuturnya.
Namun pada bulan Januari 2020 dirinya Agustina kembali mendatangi Kantor Pusat Bank NTT di Kupang untuk meminta kejelasan statusnya, tetapi tidak mendapakan hasil yang baik.
“Saya datang lagi mau ketemu direksi, tapi disuruh harus ke SDM. Sampai di SDM cuma disuruh duduk menunggu sampai sore tanpa diberikan kesempatan bertemu,” katanya.
Ternyata pada bulan Maret 2020, Farida Agustina Wannaway menerima surat PHK dari manajemen Bank NTT. Hingga saat ini Farida masih menunggu itikad baik dari pihak Bank NTT guna menyelsaikan kasus tersebut. bahkan haknya sebagai karyawan yang di PHK Bank NTT belum diterima sampai saat ini. (fatur)
Tetap Terhubung Dengan Kami:
Laporkan
Ikuti Kami
Subscribe
CATATAN REDAKSI: Apabila Ada Pihak Yang Merasa Dirugikan Dan /Atau Keberatan Dengan Penayangan Artikel Dan /Atau Berita Tersebut Diatas, Anda Dapat Mengirimkan Artikel Dan /Atau Berita Berisi Sanggahan Dan /Atau Koreksi Kepada Redaksi Kami Laporkan,
Sebagaimana Diatur Dalam Pasal (1) Ayat (11) Dan (12) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers.
