DPRD NTT Akan Panggil Dinas Kesehatan Terkait Kasus RSJ Naimata

DPRD NTT Akan Panggil Dinas Kesehatan Terkait Kasus RSJ Naimata

- in Hukum Dan Kriminal
279
0
Loading...

KUPANG,fokusnusatenggara.com- DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT), dalam waktu dekat akan segera memanggil Dinas Kesehatan Provinsi NTT melalui Komisi V DPRD NTT, guna meminta penjelasan terkait kasus bangunan Rumah sakit Jiwa (RSJ) Naimata, yang sampai saat ini belum beroperasi.

Anwar Pua Geno, Ketua DPRD NTT menegaskan hal tersebut, menjawab tuntutan puluhan masa demonstrasi dari Gerakan pemuda Anti Korupsi (Gempar) NTT, yang meminta agar persoalan dugaan korupsi RSJ Naimata segera dituntaskan pada  Selasa, 4 April 2017, di Ruangan Rapat Pimpinan DPRD NTT.

“ Dalam waktu dekat kita akan bicarakan hal ini melalui komisi dengan dinas terkait, untuk mendengar penjelasan lansgung soal pembangunan, serta asas manfaat dari bangunan yang sudah dibangun,” jelasnya.

Sedangkan terkait proses hukum kasus dugaan korupsi pembangunan RSJ  Naimata, yang sementara di lakukan Pulbaket oleh pihak Kejaksaan Negeri Kupang, menurutnya, pihak DPRD mendukung langkah kejaksaan dalam menuntaskan kasus ini. Bahkan soal pemanggilan Bupati Malaka, Stef Bria Seran, mantan Kadis Kesehatan NTT, itu merupakan ranah pihak penegak hukum.  

“ Soal persoalan hukum yang ditangani Kejari Kupang, kami DPRD mendukung upaya ini agar segera dituntaskan. Sebab prinsip kita semua sama, menciptakan tata kelolah pemerintah yang bersih bebas dari KKN. Bahkan pemanggilan Bupati Malaka biarlah pihak penegak hukum yang menjalankan fungsi penyelidikan dalam kasus ini,” ungkapnya.

Kasus dugaan korupsi RSJ Naimata hingga kini masih ditangani oleh pihak Kejari Kupang. Berdasarkan data dari Gempar NTT, pada tahun 2005 pemerintah melalui APBN menganggarkan dana sebsar Rp. 10 Milliar untuk pembangunan gedung tahap pertama.

Lalu pada tahun 2010 turun lagi kucuran dana untuk pembangunan bangsal RSJ sebsar Rp. 5 Milliar, tetapi operasional RSJ ini belum dilakukan. Lebih anehnya lagi, walau belum beroperasi, pemerintah NTT melalui APBD NTT tahun 2012, mengalokasikan dana sebesar Rp. 1 Milliar dan tahun 2016 sebesar Rp. 10 Milliar, untuk digunakan sebagai biaya operasional RSJ Naimata. Namun hingga kini RSJ Naimata belum beroperasi. (fatur)      

Keternagan Foto : Perwakilan Gempar NTT Menyerahkan Pernyataan Sikap Kepada Ketua DPRD NTT, Anwar Pua Geno,  Di Gedung DPRD NTT, Selasa, 4 April 2017

 

Loading...

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *