Dira Tome : KPK Bukan Malaikat

0
661
Loading...

KUPANG,fokusnusatenggara.com- Bupati Sabu Raijua, Nusa Tenggara Timur (NTT), Marthen Dira Tome menegaskan, lembaga Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) bukanlah malaikat. Sebab lembaga penegakan hukum tersebut masih dihuni oleh manusia yang bisa saja salah dalam penanganan sebuah perkara. Kemenangan dirinya dalam sidang praperadilan melawan KPK, menjadi salah satu bukti bahwa KPK salah dalam penetapan dirinya sebagai tersangka.

JRG “ Peristiwa ini adalah pelajaran penting bagi siapa saja yang sedang berperkara dengan KPK. Bahwa KPK sebagai sebagai lembaga penegakan hukum kita hormati. Tetapi tentu KPK bukan malaikat, mereka adalah manusia yang punya salah.,” jelas Dira Tome, kepada sejumlah wartawan di Bandara El Tari Kupang, Kamis, 19 Mei 2016 siang, usai tiba dari Jakarta.

Dira Tome menambahkan,  sebagai langkah hukum yang akan dilakukan, pihaknya akan meminta kepada pihak Kejaksaan Tinggi NTT untuk lakukan eksekusi terhadap putusan praperadilan. Dimana pihak Kejati NTT harus mengeluarkan SP3 terkait kasus ini.  

“ Kita akan tunggu pihak KPK untuk kembalikan berkas ke Kejati NTT, untuk selanjutnya Kejati NTT keluarkan SP3. Sebab fakta hukum memerintahkan demikian,” jelasnya.

Ditegaskannya, dirinya  akan meminta agar Kejati NTT menindak tegas oknum Jaksa yang memaksakan kasus ini untuk diproses atau diberhentikan. Sebab dalam pemeriksaan dirinya ada dugaan BAP kasus ini dipelintir oleh oknum jaksa tersebut.

“ Saya curiga ada manipulasi fakta oleh jaksa dalam BAP saya. Sebab waktu saya diperiksa, jaksa tersebut sempat pelintir keterangan saya di BAP. Bahkam saya minta untuk dirubah sebanyak dua kali dalam pemeriksaan,” tegasnya.

Untuk diketahui, Bupati Sabu Raijua Marthen Dira Tome memenangkan gugatan praperadilan terhadap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Rabu, 18 Januari 2016. Hakim tunggal Nursyam menganggap penetapan tersangka terhadap Marthen Dira Tome sebagai tersangka kasus dugaan korupsi dana pendidikan luar sekolah (PLS) tidak sah.

Karena itu, Nursyam meminta KPK sebagai termohon untuk segera mencabut sprindik penetapan tersangka oleh KPK pada 30 Oktober 2014 yang menetapkan pemohon sebagai tersangka.

Menurut Nursyam, penetapan tersangka terhadap pemohon tidak berdasarkan dua alat bukti yang cukup sesuai amanat undang-undang. Sebab, penetapan tersangka hanya berdasarkan laporan hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan hasil penyelidikan Kejati NTT. (fatur)

Foto : Dokumentasi Joey Rihi Ga (seputar-ntt.com)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here