KUPANG,fokusnusatenggara.com– Tahun ini Pihak PT. Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur atau Bank NTT, telah menyetor Deviden (Pembagian Laba keuntungan Perusahan,red), kepada Pemerintah Provinsi NTT, selaku pemegang saham terbesar sebanyak Rp. 219 Milliar dari keuntungan tahun buku 2018. Jumlah ini kalau diakumulasikan dengan total pembayaran Deviden sejak Bank NTT berbentuk badan hukum pada Tahun 1998, Pemprov NTT sudah menerima deviden sebesar Rp. 1,69 Triliun dari total pembagian laba.
” Tepat hari ini Tanggal 17 Juli 2019, Bank NTT genap berusia 57 Tahun. Suatu rentang waktu yang panjang bagi sebuah perusahan yang tentunya telah melewati berbagai tantangan dan hambatan. Puji Tuhan sampai saat ini Bank NTT masih Kokoh berdiri sebagai BUMD milik Pemprov NTT, yang telah memberikan kontribusi besar kepada peningkatan PAD dengan pembagian deviden,” Ungkap Direktur Utama Bank NTT, Ishak Eduard Rihi, Dalam sambutan tertulis perayaan HUT Bank NTT yang ke 57 di Kantor Pusat Bank NTT, Rabu, 17 Juli 2019.
Dijelaskan mantan Kepala Divisi Kualitas Layanan Bank NTT ini, diusianya yang ke 57 ini, Bank NTT sudah menjadi mitra strategis Pemprov NTT dengan menerapkan dua grand target strategis antaranya, berperan aktif dalam pengurangan angka kemiskinan dengan cara pembiayaan usaha produktif serta mendorong terciptanya percepatan pembangunan melalui pembiayaan infra struktur pelayanan publik.
Selaras dengan itu, Jelasnya, pada Semester Pertama tahun Buku 2019, Bank NTT membukukan kinerja keuangan dengan rincian sebagai berikut, Total Asset sebesar Rp. 14 Triliun, Penghimpunan Dana Pihak Ketiga (DPK) sebesar Rp. 11 Triliun, Penyaluran Kredit sebesar Rp. 9 Triliun dan Laba sebesar Rp. 180 Milliar.
Tetap Terhubung Dengan Kami:
Laporkan
Ikuti Kami
Subscribe
CATATAN REDAKSI: Apabila Ada Pihak Yang Merasa Dirugikan Dan /Atau Keberatan Dengan Penayangan Artikel Dan /Atau Berita Tersebut Diatas, Anda Dapat Mengirimkan Artikel Dan /Atau Berita Berisi Sanggahan Dan /Atau Koreksi Kepada Redaksi Kami Laporkan,
Sebagaimana Diatur Dalam Pasal (1) Ayat (11) Dan (12) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers.
