Hal lain yang perlu juga diperhatikan dalam mendukung pertahanan dan keamanan nasional, kata alumnus Lemhanas itu, adalah sumberdaya manusia. Jumlah penduduk bisa menjadi kekuatan tapi bisa juga jadi kelemahan. Kalau manusia khususnya kualitasnya tidak diperhatikan , pertahanan kita goyah dan ketahanan kita roboh.
“Pendidikan itu paling penting dalam meningkatkan kualitas manusia. Kita di NTT masih punya kemampuan literasi yang rendah. Di kampung-kampung, orang masih punya anggapan kalau baca koran, berarti kurang kerjaan. Padahal, hal ini penting untuk asa otak dan perluas pengetahuan. Kita pelan-pelan ajak tokoh masyarakat dan agama untuk bersama-sama balikan keadaan ini,” jelas Josef Nae Soi.
Hal lain yang ditekankan mantan anggota DPR 2004-2014 itu adalah ketersediaan sumberdaya alam untuk dukung ketahanan nasional. Kekayaan alam kita di NTT sangat banyak, tapi stunting dan gizi buruk masih sangat tinggi. Untuk atasi ini, Pemerintah Provinsi mencanangkan pembangunan secara inklusif mengandalkan sektor pariwisata dengan mata rantai ekonominya untuk berdayakan sumberdaya yang ada.
“ Kita punya binatang purba yang luar biasa dan satu-satunya di dunia yakni komodo. Kita punya pulau terindah di dunia yakni Sumba. Punya kopi yang selalu juara festival kopi internasional. Kekayaan alam ini harus diberdayakan. Sebenarnya, jika semua pemangku kepentingan baik tokoh agama maupun masyarakat, kerja bersama-sama dengan pemerintah, daerah ini pasti dari sudut ketahanan dan pertahan, NTT akan lebih kuat,” pungkas Josef Nae Soi.
Sementara itu, Kepala Kanwil Kemenham NTT, Kolonel Thonje Erwin P. Samara saat menyampaikan laporan panitia mengungkapkan, sistem pertahanan negara yang bersifat semesta melibatkan seluruh rakyat dan segala sumberdaya negara yang ada serta dipersiapkan secara dini. Untuk memaksimalkan pertahanan negara dari ancaman militer maupun non militer, maka diperlukan sinkronisasasi pertahanan negara dari masing-masing instansi sesuai tugas pokok dan fungsinya. Terutama sinerjisitas antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah.
“Dalam konteks NTT, terlihat nyata upaya Pemerintah Daerah dalam menggalakan pembangunan baik infrastruktur maupun sumberdaya manusia. Ada banyak permasalahan yang dihadapi bersifat multidimensional baik masalah potensial maupun faktual. Jika tidak diantisipasi dan dicarikan solusi, maka akan berimplikasi pada lemahnya sistem pertanahan nasional. Untuk itu, semua pemangku kepentingan perlu dilibataktifkan. Seminar ini diharpkan dapat mendeteksi ancaman nonmiliter di NTT dan kemungkinan solusinya,” jelas Thonje.
Hadir pada kesempatan tersebut Unsur Forkopimda NTT, Wakil Bupati Belu, Uskup Agung Kupang,Utusan Sinode GMIT, Ketua MUI NTT,Ketua Walubi NTT, mahasiswa, anggota Bela Negara Kota Kupang, aparat TNI/Polri, insan pers dan undangan lainnya. (Usif)
Tetap Terhubung Dengan Kami:
Laporkan
Ikuti Kami
Subscribe
CATATAN REDAKSI: Apabila Ada Pihak Yang Merasa Dirugikan Dan /Atau Keberatan Dengan Penayangan Artikel Dan /Atau Berita Tersebut Diatas, Anda Dapat Mengirimkan Artikel Dan /Atau Berita Berisi Sanggahan Dan /Atau Koreksi Kepada Redaksi Kami Laporkan,
Sebagaimana Diatur Dalam Pasal (1) Ayat (11) Dan (12) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers.
