Mantan Dirut Sarankan RUPS Luar Biasa Bank NTT

0 55
Mantan Dirut Bank NTT, Amos Corputy (sumber:web)
Mantan Dirut Bank NTT, Amos Corputy (sumber:web)

KUPANG,fokusnusatenggara.com- Amos Corputy, mantan Dirut Bank NTT yang juga pemegang saham meyarankan agar bank NTT melakukan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) untuk klarifikasi banyaknya temuan dalam LHP BPK RI Perwakilan NTT tahun buku 2013-2014.

“ Saya sarankan agar pemegang saham untuk lakukan RUPS Luar Biasa dengan direksi agar meminta penjelasan terkait temuan ini. Bila perlu RUPS  ini juga menggantikan direksi yang bermasalah dan bertanggung jawan atas soal ini,” jelasnya ketika dihubungi wartawan siang tadi.

Selain mengusulkan RUPS Luar Biasa, Corputy juga mendukung upaya Hak Angket dari Fraksi Demokrat dan Komisi III DPRD NTT, untuk tindak lanjuti pembagian dana tantiem (bonus) dan jasa produksi (jaspro) di Bank NTT tahun buku 2013-2014 yang menjadi temuan dalam LHP BPK RI Perwakilan NTT.

“Saya setuju dengan upaya itu. Panggil saja kalau memang ada masalah supaya bisa diclearkan. Prinsipnya, kalau ada temuan pasti ada masalah,” kata Amos

Menurutnya, dana tantiem diberikan oleh pemilik kepada pengurus yakni direksi dan komisaris. Sedangkan Jasa Produksi (Jaspro) diberikan kepada karyawan. Itu semua hak mereka, yang diberikan setelah diaudit dan disetujui RUPS.

Namun, kata dia, jika dalam pembayaran ada masalah itu urusan manajemen . Jika memang ada temuan yang tidak beres, harus tanyakan kepada manajemen.

“Kalau sampai ada temuan, berarti ada yang tidak beres dan harus dipertanggungjawabkan. Soal beres dan tidaknya, hanya BPK yang tahu,” tandasnya.

Kata dia, ada banyak masalah di Bank NTT yang harus dimintai pertanggungjawaban para direksi. Misalnya, pengangkatan pejabat yang hanya mengikuti selera tanpa diikuti aturan yang ada.

Komisaris Utama Bank NTT, Fransiskus Salem yang dikonfirmasi pada kesempatan terpisah mengatakan, rekomendasi yang dikeluarkan BPK sudah disampaikan dan akan ditindaklanjuti dewan direksi.

“ Saya tidak hafal, rekomendasi dari BPK seperti apa. Intinya, ada beberapa hal yang harus diselesaikan direksi termasuk masalah kepegawaian termasuk beberapa temuan lainnya,” ujarnya.

Dia menambahkan, dewan komisaris memberikan kesempatan kepada direksi untuk melakukan tindak lanjut rekomendasi tersebut sehingga persoalannya clear. (Laporan : Leronardo Jeffry Taolin)

 

Comments
Loading...