Dinilai Ambisi, KNPI NTT Minta Eduardus Bria Seran Mundur

Dinilai Ambisi, KNPI NTT Minta Eduardus Bria Seran Mundur

- in Ekbis
678
0
Loading...

KUPANG,fokusnusatenggara.com- Eduardus Bria Seran, diminta segera mundur dan meletakan jabatan sebagai PLT Drektur Utama Bank NTT, sebelum pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) luar Biasa Bank NTT, yang akan dilaksanakan Kamis, 25 September 2018. Pasalnya, Bria Seran dinilai ambisi bahkan terkesan tamak dalam mempertahankan jabatan tersebut

“ Dalam konteks manusiawi ya kita sangat sesalkan kondisi ini. Ada kesan bahwa di Bank NTT hanya dia ( Edi Bria Seran) saja satu-satunya yang mampu. Dan dia punya nilai plus apa sih? Saya pikir tidak. Kedagingan manusia yang tamak dan rakus saya pikir harus dihilangkan dalam memimpin bank ini. Dan sikap ambisi sepertri ini, tidak bisa kita diamkan. Saya minta dia harus legowo mundur demi Bank NTT,” ungkap Heri Boki, Ketua KNPI NTT, usai menggelar demo di depan Kantor Pusat Bank NTT, terkait dengan Surat perpanjangan masa jabatan Direksi dan Komisari s Bank NTT, yang dikeluarkan Gubernur NTT pada 31 Desember 2017 lalu.

Namun demikian, tegas Boki, hal ini bisa terjadi apabila seluruh pemegang saham pada saat RUPS LB yang akan dilaksanakan besok, menolak pencalonan serta perpanjangan Edi Bria Seran dan seluruh Komisaris Bank NTT yang diperpanjang.

 

“ Kami masih sangat percaya dengan kekritisan para pemegang saham. Kami harap mereka cermat dengan menyikapi hal ini secara serius, guna menyelematkan Bank NTT. Sebab SK Gubernur NTT terkait penpanjangan ini, jelas menyalahi  undang-undang,” tegasnya.

 

Dalam aksi demo siang tadi, belasan pengurus KNPI NTT juga menuntut beberapa hal dalam pernyataan sikap mereka. Antaranya,  Pertama, keputusan Gubernur NTT, Frans Leburaya bernomor 333/Kep/HK/2017 tentang perpanjangan massa jabatan Direksi dan komisaris, adalah perbuatan melawan hukum, yang bertentangan dengan Pasal 91 Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007, tentang Perseroan Terbatas.

 

Kedua, Selain bertentangan dengan Pasal 91 dan 94 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007, Keputusan Gubernur NTT tersebut juga melanggar Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (PJOK), Nomor 27/PJOK.03/2016 Tentang Penilaian Kemampuan Dan Keputusan Bagi Pihak Utama Lembaga Jasa Keuangan.

 

Ketiga, Selain itu SK Gubernur NTT juga dinilai bertentangan dengan Surat Edaran (SE) OJK Nomor 39/SEOJK.03/2016, Khusus Romawi Ii Tentang Pihak Yang Wajib Mengikuti Penilaian Kepatuhan Point 2 Huruf  A Sampai N.

 

Keempat, SK Gubernur NTT tersebut juga dinilai bertentangan dengan Peraturan Bank Indonesia (PBI) Nomor 12/23/PBI/2010 Tentang Uji Kelayakan dan Kepantasan ( Fit and Proper test). Kelima, KNPI NTT meminta agar OJK mencabut surat rahasia dengan nomor  SR/03/KO.0802/2018/ Tentang Penegasan Perpanjangan Sementara  Pengurus PT. BPD NTT (Bank NTT) Kepada Dewan Komisaris PT. BPD NTT (Bank NTT), yang isinya meminta agar dilakukan RUPS LB guna melegitimasi SK yang cacat hukum tersebut.

 

Keenam, KNPI NTT meminta agar OJK Republik Indonesia melakukan evaluasi menyeluruh atas kinerja OJK RI Perwakilan NTT, yang diduga telah melakukan permufakatan jahat, dengan mendukung SK Gubernur NTT yang cacat hukum.

 

Ketujuh, Demi kebaikan Bank NTT, KNPI NTT meminta agar seluruh pemegang saham dengan tegas menolak legitimasi semua keputusan Gubernur NTT dalam RUPS LB yang akan dilaksanakan pada Kamis, 25 Januari 2018.

 

Dalam demo yang berlangsung siang tadi, sempat terjadi aksi saling dorong antara massa domonstran dengan sejumlah petugas keamanan Bank NTT.  Massa akhirnya diterima oleh Pit Djemadu, selaku Komisaris Independen untuk berdialog  tanpa menghasilkan kesepakatan yang sifatnya subtantif dengan tuntutan KNPI NTT. (fatur)

 

Loading...

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *