Bank NTT Beri Deviden Rp. 96 Milliar Ke Pemkot Kupang

0 54

KUPANG,fokusnusatenggara.com-  Sebagai apresiasi akan penyertaan modal yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Kupang, pihak PT. Bank Pembangunan Daerah – Bank NTT memberikan pembagian Deviden sebesar Rp. 96 Milliar. Pemberian ini merupakan wujud  dari penegakan aturan perseroan bahwa stiap pemegang saham wajib fiberi deviden setiap akhir tahunnya.

Jumlah yang diberikan oleh pihak Bank NTT tersebut, didapat dari perhitungan jumlah penyertaan modal yang diberikan Pemerintah Kota Kupang tiap tahunnya, yang mencapai Rp. 82 Milliar.

“ Ini merupakan apresiasi Bank NTT kepada pemegang saham atas pembagian deviden. Dan Kota Kupang adalah salah satu pemegang saham terbesar setelah pihak Pemerintah Provinsi NTT. Jumlah ini diberikan setalah mendapatkan perhitungan berdasarkan aturan perusahan yang ada,” jelas Eduardus Bria Seran, Pelansana Tugas Direktur Utama Bank NTT di Kupang, Senin, 12 Juni 2017.

Atas pemebrian deviden tersebut, Pemkot Kupang berencana akan menambah modal ke Bank NTT sebesar Rp. 100 Milliar pada tahun ini. Rencana tersebut, saat ini sedang dibahas dan dibicarakan bersama DPRD Kota Kupang.

“ Saat ini saham kita di Bank NTT setara dengan Rp 82 miliar. Ini merupakan tertinggi ketiga setelah Pemprov NTT dan Pemkab Kupang. Bahkan kita berencana akan melakukan penambahan modal kepada bank NTT sebesar Rp. 100 Milliar tahun ini, ” Ungkap Walikota Kupang, Jonas Salean, pada awal Juni 2017.

Dijelaskannya, saham Pemkot Kupang menempati urutan ketiga setelah pemerintah Provinsi NTT dan Pemperintah Kabupaten Kupang.  Jumlah total saham sebesar Rp 82 miliar dengan penerimaan deviden yang diterima selama ini mencapai Rp. 96 Miliar lebih. Melihat angka ini dapat dikatakan membawa manfaat bagi pendapataan asli daerah Kota Kupang.

Salean Menguraikan, dari pemberian Deviden tersebut, tak hanya memberikan peningkatan Pendapat Asli Daerah(PAD), tapi ada manfaat lain yakni pertumbuhan ekonomi , pendapataan masyarakat dan penyerapan tenaga kerja, yang digunakan dalam pembangunan Kota Kupang.

Jonas menuturkan, dengan penyertan modal sebesar Rp 82 miliar ada kontribusi positif  lain bagi pemerintah dan masyarakat Kota Kupang,  yakni adanya kemudahan fasilitas pinjaman bagi masyarakat dan aparatur Pemkot Kupang. Sementara manfaat sosial lainnya yakni berbagai kegiatan sosial kemasyarakatan dan hiburan bagi masyarakat Kota Kupang banyak di sponsori oleh oleh Bank NTT.

Sementara itu, ketua Komisi II DPRD Kota Kupang, Melkianus Asanab mengatakan, pernyataan modal ke Bank NTT akan ditambah menjadi Rp 100 Miliar bahkan bisa lebih. Untuk itu pihak DPRD bersama dengan pemerintah Kota Kupang, akan membahas ini guna merumuskan payung hukum berupa Perda yang akan digunakan sebagai rujukan dalam penyertaan modal nantinya.

“ Kita sementara melakukan rapat koordinasi agar mencari bentyk legalitas formal hukumnya seperti apa. Kalau melalui Perda, maka kita akan bahas bersama pemerintah agar membuat perda terkait penyertaan modal ini,” ujarnya kepada wartawan di gedung DPRD Kota Kupang, Senin, 12 Juni 2017.

Namun demikan Asanab menandaskan, apabila pihak DPRD dan Pemerintah Kota Kupang sudah mendapatkan payung hukum, maka penyertaan modak tidak bisa dilakukan secara langsung untuk Rp. 100 Milliar, tapi dilakukan secara bertahap. 

Dia menjelaskan,mekanisme penambahan penyertaan modal ke Bank NTT akan dilihat dari kekuatan keuangan Pemkot Kupang. Skenario penambahan  penyertaan modal yang paling masuk akal adalah dilakukan secara bertahap. Karena itu, perlu landasan hukumnya melalui Peraturan Daerah.

Anggota Komisi II DPRD Kota Kupang Jemari Yoseph Dogon menambahkan, payung hukum penambahan penyertaan modal ke Bank NTT sangat penting untuk melindungi uang rakyat yang saat ini dikelolah  oleh pemkot Kupang.

Jemari sepakat bahwa skenario penambahan penyertaan modal tersebut tidak dilakukan secara langsung dengan nilai Rp 18 miliar untuk menggenapi menjadi Rp 100 miliar, tapi dilakukan bertahap supaya mencapai anggka Rp 100 miliar.

 “ Kita juga harus mepertimbangkan kemampuan keuangan daerah karena masih ada banyak kebutuhan masyarakat Kota Kuapng yang perlu diakomodir dalam APBD. Dengan demikian, sangat rasional dan masuk akal jika penambahan penyertaan modal tersebut dilakukan secara bertahap dengan tetap memperhatikan kebutuhan masyarakat,” katanya.  (Jeffry taolin/adv) 

Comments
Loading...