9.1 Milliar Uang Bank NTT Masuk Ke ‘Kantong’ Direksi 

0 87
Ilustrasi  Sumber Foto : web
Ilustrasi
Sumber Foto : web

KUPANG,fokusnusatenggara.com- Uang sebanyak Rp. 9.1 Milliar lebih dari total laba bersih sebesar Rp. 261 Milliar lebih, diduga masuk ke ‘kantong’ para direksi dan pemegang saham Bank NTT, dalam pembagian Tantiem (laba yang diberikan pemegang saham kepada direksi dan komisaris,red) serta Jasa Produksi, tahun buku 2013, yang diduga tidak sesuai dengan aturan dan Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS).

Hal ini tertuang dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan NTT atas Operasional PT. Bank Pembangunan Daerah NTT atau Bank NTT, tahun buku 2013-2013 (halaman 104).

Dalam LHP BPK, disimpulkan bahwa nilai laba yang dijadikan dasar perhitungan usulan pembagian tantiem dan jaspro karyawan PT Bank NTT TB 2013 tidak sesuai dengan laba bersih setelah pajak pada Laporan Keuangan yang telah diaudit akuntan public dan telah disahkan dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Bank NTT pada tanggal 12 Juni 2014 yakni Rp 231.722.260.256.

Dengan dasar perhitungan laba bersih tersebut, tantiem yang seharusnya dibagikan hanya sebesar Rp 6.951.667.808. dan Jaspro yang seharusnya dibagikan sebesar Rp 20.855.003.423.

Atas dasar pemeriksaan tersebut,  BPK menemukan adanya kelebihan biaya yang dikeluarkan oleh PT Bank NTT melalui pembagian tantiem dan jasa produksi sebesar Rp 3.601.894.480,  (Rp 900.475.104 + 3.601.894.480).

Direksi kemudian membebankan kelebihan pembayaran tersebut pada pos biaya tahun 2014. Menurut BPK, seharusnya Direksi menggunakan laba bersih setelah pajak yang telah diaudit sebagaimana amanat RUPS sehingga tidak terjadi kelebihan pembayaran tantiem dan jaspro hingga Rp 3,6 milyar tersebut.

BPK dalam LHP tersebut menegaskan, kebijakan yang dilakukan direksi dalam pembagian Tantiem bersama dengan komisaris sangat jelas tidak sesuai dengan pembayaran  tunjangan PPh 21, UU RI Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas  pasal (63,64,65,70,71,dan 108), UU RI Nomor 36 Tahun 2008 Tentang Perubahan Keempat Atas UU Nomor 7 Tahun 1983 Tentang  Pajak Penghasilan, Peraturan Dirjen Pajak Nomor Per-31/Pj/2009 Tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pemotongan, Penyetoran Dan Pelaporan PPh21 (pasal 1,3 dan 5), serta Surat Edaran (SE) Dirjen Pajak Nomor SE-16/PJ.44/1992 Tentang Pembagian Bonus, Gratifikasi, Jasa Produski Dan Tantiem.

Untuk itu BPK RI dalam LHP tersebut (halaman 110) merekomendasikan agar direksi dan komisaris Bank NTT untuk mengagendakan pembahasan pemyaran tunjangan PPh atas Jasa Produksi dan pembagian Tantiem tahun buku 2013 dalam RUPS, serta mengagendakan dan memberikan penjelasan soal pemberian Tantiem tersebut.

Daniel Tagu Dedo, Direktur Utama Bank NTT yang coba dikonfirmasi fokusnusatenggara.com melalui pesan singkat sms terkait persoalan ini tidak memberikan membalas pesan singkat yang disampaikan hingga berita ini diturunkan. (Laporan: Leonardo Jeffry Taolin)

Comments
Loading...